Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2027,berlangsung di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, pada Senin (19/01/2026).

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala OPD, Lurah Karangrejo, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW yang menyampaikan berbagai persoalan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah aspirasi warga, terutama dari kalangan petani yang mengeluhkan kondisi saluran irigasi pertanian,seperti adanya ketidakseimbangan aliran air pada jalur irigasi, baik karena debit air yang terlalu besar maupun terlalu kecil sehingga berdampak pada produktivitas pertanian.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian akan menjadi prioritas sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier serta akses jalan pertanian diarahkan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026–2027.

Terkait usulan tambahan pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbang, Rafieq menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran serta proses penyusunan APBD yang masih berjalan, sehingga belum dapat memberikan keputusan final atas seluruh usulan pembangunan.

Sementara itu, Lurah Karangrejo, Erwin Syarief, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan forum resmi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan penganggaran daerah.

Erwin Syarief juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar pembangunan saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah.

“Penurunan kapasitas fiskal ini menuntut kita semua untuk lebih cermat, selektif, dan inovatif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah,” katanya.